blibli
20220717_010355

Bupati Syamsul bantah dirinya dan Pemda RL buat Laporan ke Polda Bengkulu

Bupati pun ikut dipanggil dan diperiksa Dit Reskrimsus Polda Bengkulu

intikata.com – Penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan pengelolaan kendaraan dinas di Kabupaten Rejang Lebong (RL) tahun anggaran 2021, yang dilaksanakan oleh Ditretorat Reskrimsus Polda Bengkulu, dengan memeriksa beberapa mantan pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkungan Pemerintah Daerah RL dan Robert Chaniago salah satu mantan tim sukses pasangan Samsul-Hendra (timses SAHE) saat Pilkada serentak tahun 2019, masih belum diketahui dan menjadi tanya atas laporan siapa hingga kasus ini bergulir pemeriksaaannya beberapa waktu lalu.

Bupati Drs. Samsul Effendi, MM saat diwawancara awak media mengatakan dirinya secara pribadi, atas nama Bupati dan Pemerintah Daerah (Pemda) tak pernah membuat laporan kepolisian ke Polda untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi aset berupa kendaraan dinas.

Baca Juga :  Dapat wangsit, Oknum guru ngaji cabuli kakek-kakek

“Kalau yang itu (red ; melapor ke Polda) tidak ada, cuma kalau ikut dipanggil dan diperiksa iya. Bukan dari Pemda laporannya” katanya.

Bupati pun menyebutkan memang ada penertiban aset dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu. Sementara itu, Pemda diberikan waktu untuk menyelesaikan temuan-temuan tersebut.

“Kita memang ada penertiban aset untuk temuan tahun 2021 kalau tidak salah, artinya itulah yang kita laksanakan untuk penertiban tersebut. Sudah barang tentu, telah ada yang mengembalikan dan kedepan nantinya kita peruntukkan sesuai kapasitas atau dalam tanda kutip orang-orang yang tepat” sebutnya.

Baca Juga :  Bekuk Pelaku Begal, Lima Pemuda Desa Baru Manis Dapat Reward

Untuk penertiban aset-aset ini, Bupati pun mengaku Pemerintah Daerah telah melalui proses di bagian aset, Sekda dan bagian lainnya untuk meminta dan menghubungi pemegang kendaraan dinas tersebut agar dapat mengembalikan. Termasuk telah meminta bantuan Kejaksaan Negeri (Kejari) RL melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) Bupati Rejang Lebong kepada Kepala Kejari RL untuk penyelesaian terkait kendaraan roda empat (R4) milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

“Sebagai bentuk kelanjutan, SKK ini sudah protap. Tetapi sebelumnya kita telah mengupayakan dulu dengan bersurat, bagian aset, pak Sekda atau pun para Kabag (Kepala Bagian) yang lain, tentunya menghubungi beberapa pemegang kendaraan tersebut untuk dapat mengembalikan sebagai mestinya” akunya.

Syamsul pun menegaskan penertiban ini dilakukannya untuk menjalankan tugas yang tentunya ada konseksi jika tak dilaksanakan.

Baca Juga :  UU Nomor 22 Tahun 2022 Disosialisasikan Kepada WBP Lapas Curup

“saya juga dalam posisi ini menjalankan tugas sebagai Bupati, bukan sebagai Syamsulnya tidak lebih. Dan ketika kami tidak lanjut temuan itu, pasti ada konsekuensinya ya mungkin lebih daripada itu” tutupnya.

(iw.ik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *